MENSOS IKUT CAIRKAN DANA PKH DI PASURUAN

Pasuruan, Tribun Nusantara.com -  Akhir pekan dimanfaatkan Mensos Khofifah Indar Parawansa untuk meninjau penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasuruan, Jawa Timur. Mensos memastikan bulan Agustus ini 2,78 juta keluarga dengan status sosial ekonomi terendah seluruh Indonesia akan menerima dana program tersebut.

“Total anggaran nasional PKH sebesar Rp 2,4 triliun, dari Rp 2,4 triliun itu ada Rp 17,9 miliar ada di Jawa Timur.  Jawa Timur per hari ini, insa Allah seratus persen selesai, karena tinggal 9 kecamatan yang ada di Pasuruan. Sisanya saya berharap Agustus ini seratus persen terdistribusikan untuk PHK total nasional Rp 2,4 triliun,” kata Mensos Khofifah, usai meninjau penyaluran dana PKH kepada 8.18 keluarga di Kantor Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Minggu (23/8/2015).

Dalam kesempatan itu, Mensos juga meluangkan waktu untuk memberikan pemahaman jenis-jenis dana PKH kepada ratusan penerima dan membuka sesion tanya jawab. Kesempatan tersebut dimanfaatkan para ibu untuk menanyakan banyak hal. Khofifah juga menyempatkan diri untuk membantu petugas kantor pos melayani penerima dana.

Mensos merinci dana PKH terdiri dari bantuan pokok Rp 500 ribu. Jumlah tersebut akan ditambah jika dalam keluarga tersebut ada ibu hamil sebesar Rp 1 juta selama masa hamil. Kemudian jika ibu melahirkan balita akan mendapatkan Rp 1 juta lagi selama setahun dibagi empat periode pembayaran.

“Hal itu tujuannya menambah asupan gizi baik janin maupun ibu hamil maupun balita, karena gizi buruk di Indonesia ini masih menjadi PR besar,” jelasnya.

Bantuan PKH juga akan diterima keluarga sasaran jika memiliki anak bersekolah SD sebesar Rp 400 ribu, SMP Rp 750 ribu dan SMA Rp 1 juta. Seluruh pembayarannya juga dilakukan dalam empat tahap.

Mensos memastikan para penerima akan mendapatkan dana secara utuh tanpa ada potongan. Ia meminta penerima lapor polisi jika dana yang diterimanya tak sesuai dengan yang ditetapkan. “Silahkan dicek. Kalau ada potongan, lapor ke polisi!,” tandasnya.

Segendang sepenarian, Manager SDM Kantor Pos Pasuruan, Surahman Widodo, juga menjamin tak akan ada pemotongan dana PKH dan bantuan sosial lain yang menjadi tanggungjawab kantor pos.

“Kita sebagai operator akan menjalankan perintah sebaik-baiknya dan sesuai aturan,” kata Surahman. (jaka)